Batam (metrobatam.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri Keuangan, meresmikan peluncuran Batam Logistics Ecosystem (BLE) di Gedung Balairungsari, BP Batam, Kamis (18/3/2021), dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala BP Batam, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi semangat kebersamaan untuk menata logistik dan penguatan iklim investasi di Indonesia.
“Seperti arahan Pak Presiden, bahwa untuk menjadi kuat kita harus menanggalkan ego sektoral dan kemudian meningkatkan kolaborasi dan sinergi. Terima kasih atas semangat seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam National Logistic Ecosystem terkhusus Batam Logistic Ecosystem,”ujar Sri Mulyani.
Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan investasi dan ekspor. Selain itu, sejak tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi program penataan logistik yang tertuang menjadi Batam Logistic Ecosystem hingga penertiban Selat Malaka.
Batam Logistic Ecosystem merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem yang mengintegrasikan komunitas logistik di sektor penerimaan dengan komunitas di sektor persediaan. Hal ini merupakan salah satu perwujudan upaya peningkatan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang tidak hanya berfokus pada integrasi sistem antar pemerintahan, tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis.
“Kita dapat melihat bahwa dengan pengimplementasian BLE ini dapat memberikan perubahan dan berperan besar dalam mempercepat proses logistik di Kota Batam. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlu partisipasi aktif seluruh entitas terkait logistik,”tambah Sri Mulyani.
Salah satu perubahan yang ditawarkan melalui BLE adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit. Jika sebelumnya pengguna jasa memerlukan tiga kali proses transaksi untuk mendapatkan persetujuan izin, dengan penerapan BLE, hanya dibutuhkan satu kali proses transaksi. Hal ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga tiga hari menjadi hanya kurang dari satu hari.
“Diharapkan kita semua bersama sama memastikan implementasi dari program-program ini berjalan dengan baik sehingga kita dapat menyediakan iklim usaha yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau”pungkas Sri Mulyani.
(Toni/Humas BC Batam)
