metrobarelangbatam.com, Batam – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menyalurkan Bantuan Pemerintah (Banpem) berupa bantuan pengadaan alat tulis dan buku kepada siswa Sekolah Dasar (SD), khususnya kelas 1 dan 2. Namun, Disdik Batam menegaskan bahwa program tersebut bukan program maupun bantuan yang mengatasnamakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui sekolah. Pihak sekolah kemudian melakukan pengadaan alat tulis dan buku dengan berhubungan langsung kepada penyedia barang.
“Penyaluran Bantuan Pemerintah (Banpem) ini diperuntukkan bagi pengadaan alat tulis dan buku di sekolah dasar. Pihak sekolah yang melakukan hubungan dengan penyedia,” ujar Hendri saat memberikan keterangan, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul menyusul adanya informasi mengenai penyedia barang yang diduga membawa atau menggunakan nama Kejaksaan Negeri Batam dalam proses pengadaan alat tulis dan buku di sekolah.
Hendri menegaskan, penyedia tidak semestinya membawa-bawa nama Kejari Batam dalam pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, mekanisme pengadaan telah memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh masing-masing sekolah.
Menurutnya, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pengadaan barang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Sekolah diberikan kewenangan untuk memilih penyedia yang tersedia dalam sistem tersebut, sepanjang barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan.
“Jadi, sebenarnya penyedia tidak boleh mengatasnamakan Kejari Batam. SOP-nya, pihak sekolah melakukan pembelian melalui SIPLah. Masing-masing sekolah bebas menentukan penyedia tempat berbelanja, yang penting sesuai kebutuhan dan jumlahnya mencukupi,” tegasnya.
Penegasan Disdik Batam ini menjadi penting untuk meluruskan mekanisme program sekaligus mencegah munculnya kesan bahwa pengadaan bantuan alat tulis dan buku tersebut merupakan program yang berada di bawah institusi Kejaksaan.
Penggunaan nama institusi penegak hukum oleh pihak penyedia, apabila terbukti terjadi, patut menjadi perhatian dan perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi, arahan, ataupun keterlibatan institusi tertentu dalam proses pengadaan barang di lingkungan sekolah.
Penulis : Red















